www.musirawasterkini.com
LUBUKLINGGAU-Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani didampingi Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau, Zulfikar mengikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 via zoom meeting di Command Center Kota Lubuklinggau, Senin (22/11/2021). Kegiatan ini, sebagai upaya mendorong percepatan realisasi APBD 2021 serta pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. Mendagri, M Tito Karnavian menyampaikan mengenai belanja dan persiapan dalam penyusunan APBD 2022, maka akan dilihat dari realisasi APBD 2021.
Presiden dalam sidang kabinet mengingatkan harus ada target pertumbuhan ekonomi diawal tahun, perkembangan ekonomi global dan mungkin dampak ekonomi yang masih bisa terjadi karena pandemi Covid-19 serta mempermudah investasi. Target pertumbuhan ekonomi 5 persen dan realisasi belanja daerah sangat penting untuk meningkatkan ekonomi dengan memperbanyak peredaran uang dan mendorong swasta untuk bergerak.
Menurut Mendagri, otonomi daerah spiritnya daerah harus mandiri dalam meningkat PAD, sedangkan persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia khususnya Provinsi Sumsel persentasenya 72,20 persen, sedangkan Kota Lubuklinggau 65,30 persen. Persentase realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun 2021 Provinsi Sumsel 59,27 persen termasuk yang masih rendah. Ada beberapa kota harus memperbaiki realisasi belanja daerahnya, perkembangan refocusing 8 persen DBH/DAU Tahun 2021, penanganan Covid-19 34 persen, dukungan vaksin 16 persen, inakesda 25 persen dan belanja kesehatan dan prioritas lain 22 persen.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan vaksinasi masih membutuhkan kerja sangat keras dan perlu disampaikan kepada publik. Fokus utamanya adalah belanja daerah sesuai arahan Presiden dimana persentase tertinggi dimiliki daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Realisasi belanja APBD sedikit lebih tinggi sampai Oktober 2021 sedangkan realisasi belanja perlinsos masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu sedangkan realisasi belanja pendidikan sampai Oktober 2021 tumbuh 3,1 persen dengan serapan terbesar pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik. Sementara belanja kesehatan tumbuh 3,4 persen.
Pemda perlu lebih cepat penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksin dan inakes. Belanja perlindungan sosial tumbuh 23,5 persen dimana Pemda mendorong penyerapan bantuan sosial untuk membantu masyarakat. Secara nasional realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 841,65 T diikuti belanja daerah senilai besar Rp 730,13 T, sehingga terdapat surplus pendapatan belanja daerah sebesar Rp 111,52 T (15,27 persen dari belanja APBD). Realisasi pendapatan lebih besar dari pada serapan belanja APBD per 31 Oktober 2021.(*)
Sumber: diskominfo Lubuklinggau