LUBUKLINGGAU-Sekda Kota Lubuklinggau, H A Rahaman Sani didampingi sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau menghadiri acara dialog nasional Pra Munas VI Apeksi Tahun 2021 via zoom meeting di ruang rapat BPKAD Kota Lubuklinggau, Senin (25/1/2021).
Wali Kota Tanggerang Selatan yang juga Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany mengatakan fokus utama kegiatan dialog nasional Pra Munas VI Apeksi Tahun 2021 ini adalah bagaimana mengatasi Pandemi COVID-19, penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan kondisi anggaran yang terbatas.
Sementara Wali Kota Gorontalo, Marten A.Taha, SE,M.Ee.Dev menyampaikan dialog secara nasional Apeksi Pra Munas Vl, masing-masing kepala daerah menyampaikan materi masing-masing di dalam forum ini.
Sedangkan Adriyanto, DJPK Kemenkeu menyampaikan, sejauh ini perkembangan COVID-19 secara global masih tinggi, ditandai angka kematian terus meningkat. Hal ini, tentunya menjadi perhatian sekaligus tantangan semua pihak.
Inflasi meningkat secara perlahan sejak September menjadi indikasi mulai pulihnya permintaan. PMI Global menunjukkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.
Kemudian ia juga menyampaikan, ekonomi Indonesia mulai pulih di tahun 2021 diproyeksi tumbuh 5,0 persen, tekanan ekonomi dan fisikal Indonesia relatif lebih mode, sedangkan fokus utama pelaksanana APBN 2020 untuk menegaskan kesehatan dan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha sementara realisasi penyaluran TKDD mencapai 762,5 T (99,8% dari pagu Perpres 72).
Sedangkan mengenai realisasi sementara program PEN Tahun 2020 mencapai Rp 579,78 T (83.4% dari Rp 695,2 T) dimana output dan tujuan program tercapai dengan tepat menjaga governance.
Ia juga menjelaskan arahan kebijakan TKDD TA 2021 fokus kepada pemulihan ekonomi, penanganan dampak COVID-19, dukungan program prioritas, ragam skema vaksinasi dan pengaturan EARMARKING DAU-DBH untuk program vaksinasi.
Sedangkan Ketua KPK, Agus Rahadjo mengatakan dirinya mengapresiasi pengurus Apeksi dalam pencegahan korupsi di masa Pandemi COVID-19
Tantangan besar adalah memulihkan ekonomi secara nasional dan ekonomi daerah-daerah, 4 titik yang rawan korupsi pertama reformasi birokrasi rekrutmen+promosi jabatan, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga filantropi/sumbangan pihak ketiga (pencatatan penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan) dan keempat refocusing dan realokasi anggaran COVID-19 untuk APBN dan APBD.
Ia juga menyampaikan strategi pemberantasan korupsi dan tugas KPK adalah untuk memberantas korupsi sesuai UU NO.19/pasal 6.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menambahkan cara mengatasi COVID-19 dan cara mencegahnya dengan memperkuat upaya 3 T, melaksanakan 3 M dan bentuk tim khusus dari orang yang kehilangan pekerjaan yang mempunyai keahlian.
Tingkatkan fasilitas kesehatan apabila daerah tidak mampu meningkatkannya sendiri silakan minta bantuan pemerintah pusat sedangkan program vaksinasi adalah menanamkan virus yang sudah dilemahkan untuk mengaktifkan kekebalan antibodi manusia, vaksinasi harus dilakukan dengan kerjasama pemerintah pusat dan daerah. (*)